Peran dan Fungsi Negara dalam Penguatan Kesadaran Masyarakat Sipil (Calon Makalah LK 2 HMI Cabang Persiapan Takalar 2017)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Berdasarkan goresan sejarah, awal mula
sebelum terbentuknya Negara indonesia, bangsa ini pernah mengalami masa-masa
kejayaan yang luar biasa. Ada dua kerajaan ditanah nusantara, yaitu kerajaan
Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan besar ini pernah penguasai
sebagia besar wilayah republik indonesia saat ini dan pengaruhnya tersebar luas
di kawasan asia.
Kebesaran kedua kerajaan inilah yang
kemudian membekas dalam semangat juang rakyat indonesia pada abad-abad
berikutnya. Terlebih ketika penjajah datang membawa agenda
imperialismenya. Semangat juang bangsa indonesia inilah yang kemudian
berperan serta membentuk identitas nasional bangsa indonesia. [1]
Negara memiliki peran dan fungsi yang
seyogyanya menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera aman dan damai.
Kondisi masyarakat ini yang kemudian disebut dengan Masyarakat Sipil (Civil
society). Namun dalam perjalanan waktu, istilah masyarakat sipil mengalami
reduksi makna menjadi sebuah istilah atau sebutan sederhana untuk masyarakat
yang dikotomi dengan masyarakat militer atau angkatan bersenjata. Sehingga
dalam beberapa kasus, kerap terjadi sikap superioritas dari kalangan militer
yang merasa lebih kuat dan berkuasa dari kalangan yang disebut masyarakat
sipil.
Dalam perjalanan bernegara, Republik
Indonesia telah melalui serangkaian perjalanan yang panjang dan begitu
membekas dalam hati masyarakat indonesia. Tak dapat dipungkiri sejarah kelam
penjajahan dimasa lalu oleh jajahan bangsa kolonial belanda dengan
bangsa jepang, turut ikut memupuk dengan kata lain memaksa bangsa Indonesia
kala itu untuk melahirkan semangat kebersamaan, sebuah semangat satu nasib, satu
penderitaan, melahirkan perlawanan-perlawanan di berbagai tempat, hingga
membentuk gerakan-gerakan besar menentang penjajahan.
Dengan segala asa dan kekuatan yang
ada, akhirnya rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan yang
dinantikan. Dengan semangat yang pantang menyerah, sebuah perjuangan
yang berbuah manis di berbagai penjuru wilayah republik Indonesia saat ini. Dan
lahirlah bangsa Indoneisia, bangsa plural yang penuh dengan keanekaragaman suku
dan bahasa. Bangsa di atas beribu-ribu bangsa yang lain, terbentang dari sabang
sampai merauke. Dalam pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang dikomandoi
oleh Sukarno – Hatta, maka tepat pada saat itu lahirlah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang buah dari kemerdekaannya dapat
kita rasakan sampai sekarang.
Negara yang berdiri atas dasar kesepakatan
bersama yang berasaskan pancasila sebagai ideologi bernegara dan berbangsa.
Tentu dengan tujuan mulia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
Namun selama lebih dari 70 tahun NKRI
merdeka, tujuan yang diharapkan belum juga benar-benar tercapai, bahkan jika
diamati, kondisi bangsa Indonesia dewasa ini justru mengalami pemerosotan
karakter, dan jauh dari nilai-nilai kepancasilaan. Sehingga memang diperlukan
sebuah restrukturisasi peran dan fungsi Negara dalam menguatkan kesadaran
bernegara oleh masyarakat sipil.
ISI
Peran dan Fungsi Negara
Pembukaan undang undang dasar (UUD) 1945
dengan begitu jelas memaparkan tentang peranan negara pada alinia keempat,
sebagai berikut:
“... Melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa...”
Dalam mengkaji peran dan fungsi Negara,
kita perlu menguraikannya satu persatu secara lebih detail untuk kemudian
menemukan sebuah makna dari gagasan yang dimaksud. Pertama, “melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini menjelaskan bahwa
seyogyanya Negara Indonesia hadir untuk menjadi rumah yang aman bagi seluruh
rakyatnya, dengan seperti itu maka seluruh potensi yang dimiliki oleh rakyat
akan mampu lebih teraktual. Kedua, “untuk memajukan kesejahteraan umum” ini
menunjukkan bahwa Negara hadir selain untuk melindungi, juga bertanggung jawab
untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan yang diharapkan tentu meliputi
segala aspek dalam kehidupan sehingga mampu menciptakan tatanan
masyarakat yang didambakan. Kesejahteraan yang mencerminkan kemakmuran disegala
lini kehidupan dan kenyamanan dalam bernegara.
Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa”,
potongan kalimat ini menandakan betapa Negara berperan besar dalam hal
pendidikan. Sektor pendidikan sangat penting dan tidak bisa diabaikan.
Pendidikan menjadi ruh dalam melanjutkan nafas bernegara. Dan Keempat, “ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial” menjelaskan bahwa, Negara begitu besar perananya dalam
menciptakan perdamaian dunia. Masing-masing Negara seharusnya dapat tumbuh dan
berkembang menuju kedaulatan yang sebenar-benarnya. Untuk kemudian
masing-masing Negara mampu bersinergi dalam membangun peradaban dunia yang jauh
lebih baik. Untuk itu Negara Indonesia menetapkan dirinya dalam sebuah peran
yang begitu strategis dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun yang
menjadi catatan adalah dalam mewujudkan perdamaian dunia, Negara-negara tetap
harus memprioritaskan kondisi internal negaranya. Sehingga kontribusi dalam skala
internasional dapat lebih maksimal.
Dari uraian mengenai tujuan Negara yang
saya tuliskan diatas, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Soemantri
(mengutip pendapat Steenbeck). Jika dicari hubungannya dengan muatan umum dalam
konstitusu, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam
konstitusi, yaitu :
1. Jaminan hak-hak asasi manusia
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan
Dalam pembentukan watak suatu Negara,
khususnya Indonesia yang kita kenal sebagai Negara dengan mayoritas muslim
terbesar di dunia. Pasti dalam perjalanannya sedikit banyak telah dipengaruhi
oleh corak keislaman. Karena dalam islam banyak aturan-aturan yang mendukung
pendirian suatu Negara dan Salah satu hal mengenai islam, yang tidak boleh
dilupakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan agama itu bersama dengan
perkembangan dan pertumbuhan sistem politik yang diilhaminya. Dalam
perjalanannya, islam,-pada Negara-negara yang benar-benar merupakan pusat
penyebaran islam- islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah
kenegaraan. Kaitan islam dalam mendukung lahirnya Negara bukan dalam tatanan
metode, lebih kepada penerapan nilai-nilai keislaman. Sehingga apapum namanya,
jika nilai-nilai yang diterapkan merujuk dan tidak bersinggungan pada
nilai-nilai keislaman, maka itu sudah menjadi sebuah Negara yang diharapkan.
Adapun yang selanjutnya perlu diuraikan
dengan jelas adalah, apa yang dimaksud dengan “cita Negara”. Merujuk pada
tulisan Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa ketika akan menjelaskan makna dari cita
Negara, para ahli hukum Indonesia secara umum merujuk pada pemikiran seorang
sarjana Belanda, Bierens de Haan, ia dianggap sebagai sarjana yang paling
penting dalam memberikan kontribusi akademis terhadap permaslahan ini. Ia
menggunakan istilah staatsidee yang oleh Prof. Soepomo
diterjemahkan dengan istilah “aliran pikir Negara” atau “dasar pengertian
Negara”. Hingga akhirnya terus berkembang dan oleh Prof Hamid Attamimi,
menyebutnya dengan “cita Negara”.
Pandangan Bierens de Haan ini menjelaskan
bahwa pada hakikatnya Negara adalah sebuah organisai yang terdiri atas
kesatuan-kesatuan masyarakat yang lahir karena adanya kehendak tertentu. Adanya
masyarakat terjadi secara alami sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk
sosial. Namun adanya Negara tidak lah terjadi secara alamiah, melainkan adanya
Negara didasari oleh suatu kehendak pemikiran-pemikiran tertentu. Dan atas
kehendak itulah yang diwujudkan dalam suatu cita. Sehingga, cita yang ada pada
setiap masyarakat, berubah menjadi cita Negara. Dari landasan pemikiran ini,
itulah mengapa menjadi sangat penting untuk kemuadian merumuska sebuah cita
Negara.[2]
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa
yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita dalam setiap menelisik sisi
bernegara perlu senantiasa menghayatinya dengan nilai-nilai islam. Bukan
bermaksud untuk mengubah suatu Negara republik menjadi murni islam, ataupun
Negara monarki maupun federal. Namun yang dimaksud disini adalah membawa
nilai-nilai kemanusiaan yang baik, karena bagaimanapun pada dasarnya islam
tidak mempersoal, baik itu kekhalifaan maupun kerajaan, walaupun tentu pada
masing-masingnya terdapat keutamaan sesuai dengan tuntutan zaman.
Sehingga dalam kajian peran dan fungsi
seyogyanya yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang
hakiki tanpa melabelinya dengan suatu label agama manapun, dan pancasila
sebagai dasar Negara, ideology bangsa telah mewujudkan hal itu.
Kemajemukan, Keistimewaan Indoneisa.
Saya memasukkan sub bab Kemajemukan dalam
kajian Peran dan Fungsi Negara karena dalam hal ini, terkhusus dalam
Ber-Indonesia, tak dapat dipungkiri merupakan Negara yang majemuk, plural,
ataupun beranekaragam etnis, Bahasa dan golongan. Sehingga dalam mengkaji
sebuah konsep penyadaran masyarakat, meski dipahamkan perihal mengenai
kemajemukan itu sendiri.
Secara sederhana, kemajemukan tidak boleh
kita hanya pahami sebatas dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk,
beranekaragam, terdiri atas berbagai suku dan agama, yang justru hanya
menjelaskan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Kemajemukan juga tidak boleh
dimaknai hanya sebagai “kebaikan negatif”, hanya dipandang dari sisi kegunaan
untuk menyingkirkan fanatisme. Kemajemukan harus dipahami sebagai pertalian
sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan kemajemukan adalah juga
merupakan keniscayaan atau keharusan bagi keselamatan segenap umat manusia.
Menurut Soekamto, (2004). Dalam A
Modern Dictionaryof Sosiology, disebutkan bahwa kemajemukan adalah
kemajemukan budaya dengan kelompok etnik dan minoritas terpelihara identitasnya
dalam suatu masyarakat. Sedang dalam kasus Sosiologi modern, istilah pluralism
di uraikan dalama tiga hal arti :
· Suatu masyarakat majemuk adalah masyarakat
yang di dalamnya kurang terjadi adanya pembauran. Perbedaan-perbedaan suku, ras
agama dan lain sebagainya yang beragam tentu menciptakan kondisi yang
kurang berbaur.
· Masyarakat majemuk adalah masyarakat
dimana terdapat saling ketergantungan antara kelompok-kelompok etnik yang ada
dan masing-masing kelompok masih mempertahankan kemandirian identitasnya.
· Gagasan sistem sosiokultural yang besar
biasanya dikonseptualisasikan sebagai kelompok yang saling tergantung, meskipun
semi otonom. Artinya kekuasaan terbesar dikembalikan kepada internal kelompok
masing-masing.
Untuk itulah dapat dikatakan bahwa
kemajemukan dapat dipergunakan dalam bermacam-macam kerangka pemikira. Apabila
ditinjau dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial. [3] istilah
kemajemukan dapat digunakan dalam beberapa arti tertentu pula. Mulai dari
istilah tersebut yang dipergunakan untuk melukiskan sebuah negara yang kompleks
yang sedang membangun demokrasi. Selanjutnya berkembang pada tahun 1960-an,
berkembang lagi pengertian kemajemukan, yang diperkenalkan oleh Furnivall dan
Boeke, mereka menitiberatkan pada kenyataan bahwa adanya berbagai kelompok
sosial dan budaya yang hidup berdampingan di suatu negara. Dan terus tumbuh dan
berkembang hingga saat ini. Dan hal itu merupakan sebuah keharusan yang tak
dapat di hindari.
Sebagai bahan kajian tambahan berikut
beberapa karakteristik kemajemukan (pliralisme) menurut Ramlan Subakti (1992),
sebagai suatu sistem.
1. Setiap kelompok masyarakat yang
memiliki kepentingan yang sama karena kesamaan suku, ras dan agama maupun
karena adanya kesamaan profesi berhak membentuk sebuah asosiasi yang
dikehendaki tanpa adanya campur tangan kelompok lain.
2. Keanggotaan asosiasi bersifat sukarela
dan seseorang bias saja menjadi anggota dari berbagai asosiasi kepentingan.
3. Pemerintah tidak berhak mencampuri
urusan kelompok kepentingan, melainkan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ untuk
memelihara aturan permainan yang sehat antar kelompok.
4. Para anggota asosiasi itulah yang
berhak menentukan pemimpin dan merumuskan kepentingannya.
5. Dalam mencapai keputusan, didalam
organisasi atau kelompok tersebut harus senantiasa menggunakan cara perundingan
Kondisi Realitas Bernegara “Indonesia”
Dapat kita saksikan hampir setiap hari
dilayar kaca maupun di sekitat kita menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan
yang ada di negara ini. Bukan bermaksud untuk mencari-cari masalah, namun
dalam upaya mewujudkan kondisi ideal, kita mesti paham kondisi realitas yang terjadi.
Hampir disemua lini kehidupan terdapat masalah yang bukan hanya melibatkan
sekelompok kecil golongan, melainkan juga terdapat masalah yang menyangkut
hajat hidup orang banyak. Sehingga diperlukan sebuah ketajaman analisa dan
penalaran dalam memahami kondisi realitas yang terjadi di Indonesia. Upaya
menentukan akar masalah tentu bukan pekerjaan sederhana terlebih untuk
menyelesaikannya.
Kondisi yang sedemikian rumit, kadang
memaksa penyelesaian masalah-masalah yang terjadi hanya pada ranah “kulit”,
artinya substansi dari permasalahan sama sekali tidak disentuh. Sehingga,
masalah-masalah yang ada justru melahirkan persoalan-persoalan yang baru. Dan
pada akhirnya menambah keruwetan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya masalah
yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari satu bagian stakeholder yang ada.
Mulai dari segenap jajaran unsur pemerintahan hingga masyarakat adat sekalipun.
Kesemuanya tentu berperan dalam mengantar Indonesia menuju arah yang lebih
baik, dalam hal ini berperan dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Jika dipandang dari sudut pandang global,
Negara Indonesia masih dikelompokkan dalam kelompok dalam Negara bagian ketiga.
Yang artinya Negara Indonesia masih sejajar dengan Negara-negara berkembang dan
cenderung terbelakang. sebagai Negara berkembang yang dalam mayoritas
Negara-negara berkembang itu masih terdapat begitu banyak problem atau
masalah-masalah social yang sudah tidak terdapat lagi di Negara maju dan mudah
saja kita mengamati salah satu masalah terbesar yang ada dinegara kita, salah
satunya adalah permasalahan korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia, telah
banyak dilakukan mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi yang nominal
uang korupsinya mulai dari yang kecil hingga jumlah trilyunan.
Kesemua kasus korupsi ini tentu akan
berimbas pada masyarakat secara umum, hingga pada akhirnya menghambat
pertumbuhan ekonomi Negara. Korupsi merupakan salah satu contoh saja dari
sekian banyak problem yang ada pada bangsa Indonesia ini. Imbas dari lemahnya
implementasi peran dan fungsi Negara yang sebagaimana mestinya.
Kesadaran seluruh steakholder masih
dipertanyakan. Sangat sulit untuk menemukan sebuah instansi di Indonesia yang
benar-benar bersih dari korupsi. Belum lagi jika kita bicara tentang krisis
moral, yang merupakan imbas dari masuknya budaya popular yang lambat laun
mengikis budaya lokal, budaya ketimuran yang mencerminkan kesantunan mulai
terkikis habis oleh budaya liberal yang begitu mengerikan.
Disisi lain, Indonesia pun dalam pandangan
geografis cenderung terletak pada posisi yang cukup mengkhawatirkan, di dalam
zona cincin api yang artinya Indonesia dipenuhi oleh banyak sekali gunung api.
Belum lagi soal potensi patahan kerak bumi yang cukup menjadi momok dalam
proses perjalanan bangsa. Bencana-bencana yang silih berganti cenderung memaksa
proses pembangunan bangsa dalam mewujudkan fungsinya sedikit terhambat. Hal ini
juga yang merupakan salah satu kondisi realitas bangsa yang tidak bias disepelehkan.
Kondisi rentan bencana pada sebagian besar wilayah di Indonesia mengharuskan
sebuah perkembangan dibidang penanggulangan bencana yang lebih efektif dan
tepat sasaran. Namun sampai saat ini cenderung belum terlihat hal demikian di
realitas bernegara. Kecenderungan hari ini, para pemangku kepentingan kurang
memfokusi penanggulangan potensi bencana.
Permasalah lain yang cukup penting dalam
realitas kekinian adalah, kita sebagai sebuah Negara tengah mengalami apa yang
disebut dengan krisis kepemimpinan. Mungkin akan banyak yang membantah ucapan
ini karena justru sebenarnya saat ini banyak pemimpin yang memilik sikap
integritas yang baik, disamping ceras dan memiliki kemampuan yang memadai.
Namun, dalam konteksi ber Indonesia saat ini, pemimpin dituntut selain memiliki
ilmu atau kemampuan memimpin yang mumpunu, dia juga harus merupakan orang yang
memiliki popularitas.
Kondisi hari ini mencermingkan, bahwa
hampir tidak mungkin menjadi seorang pemimpin (kepala daerah, gubernur, bahkan
presiden) tanpa memliki kendaraan partai politik yang kemudian menjadi ruang
untuk mendulang dukungan dan membangun kepercayaan publik dan menjadi popular untuk
memperoleh jabatan yang diinginkan.
Jika dihubungkan dalam dunia islam,
realitas yang terjdi dalam upaya mewujudkan Negara sebagai wadah yang
mendamaikan, akan selalu mencuptakan gesekan, dan gesekan yang paling luas cakupannya
adalah gesekan antar Negara yang disebabkan oleh perbedaan ideologi yang
terbangun di masing-masing Negara. Sebagai contoh, islam pada zaman modern ini
banyak kemudian Negara yang saling menuduh, bahkan menilai suatu Negara dengan
paham tertentu adalah kafir. Seperti yang dapat kita lihat pada Pemerintahan
Kerajaan Saudi Arabia dengan Republik Islam Iran. Yang mana kita ketahui, Bahwa
Saudi arabia merupakan pelanjut paham sunni mazhab Hanbali aliran Wahabi sering
menggunakan retorika yang keras menghadapi Iran sebagai pelanjut paham syi’ah
yang sepanjang sejarah merupakan lawan kontroversi dan polemik mereka.
Menakar Potensi Kesejahteraan
Sedehananya, kesejahteraan merupakan
segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih
baik. Jika mencoba menimbang-nimbang potensi kesejahteraan di Indonesia,
maka jelas bahwa indoneisa memiliki potensi sekaligus tantangan yang sangat
besar. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, hal ini
tentu menjadi sangat menguntungkan jika SDM yang teramat besar ini saling
bersinergi mewujudkan kehidupan bernegara yag harmonis, bukan malah bercerai
berai dibalik ego kesukuan dan kelompok sektoral masing-masing, apa lagi
terpecah karena isu agama yang diatur oleh oknum tidak betanggung jawab yang
pada akhirnya justru menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kesatuan dan
persatuan bangsa Indonesia.
Selain sumber daya manusia yang sangat
besar, potensi lainnya adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah
rua. SDA yang begitu melimpa ini seyogyanya mampu menjadi tulang punggung
penopang kelayakan hidup rakyat Indonesia dan mendorong majunya kualitas
pendidikan dan kesehatan. Dengan SDA yang melimpah seyogyanya mampu mendorong
kemajuan perekonomian dan melanggengkan kearifan lokal.
Disamping itu, seperti yang telah saya
paparkan sebelumnya, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara
berpenduduk mayoritas muslim yang terbesar di dunia. Maka salah satu potensi
kesejahteraan yang paling penting lainnya adalah Islam sebagai rahmatanlil
alamin. Menurut pandangan Nurcholish Madjid, bahwa hubungan antara agama dan
Negara dalam islam, telah diberikan teladannya oleh Nabu Muhammad saw. Setelah
hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari hal itu, dalam rangka mengemban misi suci
dari tuhan, Nabi SAW. sengaja memilih kota Madinah untuk menciptakan masyarakat
berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik,
yaitu sebuah Negara.
Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi
saw. itu seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama
yang terkemuka, adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam islam.
Muhammad arkoun pun yang merupakan salah seorang pemikir islam kontemporer
terdepan, menyebut usaha Nabi saw. itu sebagai “eksperimen madinah”
Hal ini menunjukkan bahwa potensi
kesejahteraan suatu Negara juga sangat dipengaruhi oleh agama, pemikiran, atau
ideologi yang ada di dalamnya. Seperti Indonesia yang memiliki nilai-nilai
pancasila sebagai penguat persatuan dalam keberagaman yang ada.
Negara Indonesia sebagai Negara yang
beragama dan multietnis mesti menjauhi sikap antara lain sebagai berikut :
1.
Sikap solidaritas buta. Yaitu. Sikap yang
muncul karena keakraban dalam kelompok yang terlampau kuat. Kelompok sangat
berarti bagi individu untuk memenuhi rasa aman dari segala aspek. Sehingga
setiap individu di dalamnya senantiasa membela kelompoknya dengan cara apapun.
Dan dengan cara apapun akan menjatuhkan kelompok yang berlawanan dengan
kelompoknya.
2.
Sikap etnosentrisme. Yaitu, sikap yang
selalu memprioritaskan kelompok etnik sendiri. Dan selalu merasa kelompoknya
lebih baik dari kelomok lain. Sikap yang selalu memancing reaksi negatif dari
kelompoknya.
3.
Sikap Partikularis. Yaitu, sikap ini
selalu membuat orang senantiasa mengutamakan orang-orang yang mempunyai
hubungan particular atau hubungan khusus dengannya. Pergaulan hanya terbatas
pada orang-orang yang memiliki hubungan khusus. Misalnya, sesama agama, sesama
suku, dan lain sebagainya.
4.
Sikap eksklusif. Yaitu, sikap yang cenderung
memisahkan diri dari kelompok lain. Orang menjauhkan diri dari kelompok
tertentu. Tidak mengambil bagian dalam sebuah kegiatan yang melibatkan kelompok
tetentu. Bahkan cenderung merasa berbeda dalam hal ini, ia merasa lebih baik
dari kelompok lain.
5.
Selain itu yang menjadi masalah juga
adalah, adanya paradigman yang mendikotomikan mayoritas dan minoritas.
Kecenderungan kelompom mayoritas selalu mendominasi serta cenderung melakukan
diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini pun paling sering menjadi
masalah karena awal mula diskriminatif berawal dari kesan kelompok mayoritas
yang lebih kuat, sehingga berhak melakukan diskriminasi kepada kelompok yang
minoritas
Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Sipil
Restrukturisasi peran dan fungsi negara,
upaya peningkatan kesadaran masyarakat sipil merupakan agenda besar yang
perlu melibatkan campur tangan semua pihak. Agenda besar ini
merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu lama, dan perlu strategi khusus
karena dalam hal membangun kesadaran harus dimulai dari usia dini. Menciptakan
sebuah hal baru harus dengan cara-cara yang baru pula.
Maka tentu kita juga perlu meninjau aspek
pendidikan, kurikulum pendidikan yang diterapkan selama ini cenderung kurang
memperhatikan aspek pembangunan karakter manusia. Paradigman yang terbangun
justru menciptakan sebuah atmosfir kompetisi yang saling megalahkan antar
siswa, bukan membangun sinergitas dan sama-sama menjadi yang terbaik.
Paradigma seperti inilah yang kemudian
berkembang, mengakar dan membentuk karakter manusia indonesia pada umumnya yang
pada akhirnya menjadi begitu kompetitif dalam segala hal, hingga melakukan
segala cara untuk memenangkannya tanpa menimbang baik-buruk. Realitas paling
sederhana yang dapat saya contohkan adalah politik uang. Money politik telah
mengakar dan menjadi hal lumrah disebagian besar lapisan masyarakat. Imbas dari
hasrat para kandidat pemimpin yang akan melakukan segala cara untuk memenangkan
apa yang mereka anggap kompetisi. Sejalan dengan tujuan negara yang ingin mencerdaskan
kehidupan bangsa, maka dalam konteks untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat. salah satu aspek penting yang harus dibenahi adalah sektor
pendidikan.
Pada mulanya didalam masyarakat Yunani
klasik, pendidkkan merupakan hak istimewah bagi putra-putri bangsawan. Hingga
pendidikan terus berkembang sampai akhirnya melahirkan akademi pendidikan yang
pertama yaitu aka demi yang buat oleh plato. Pendidikan terus berkembang dan
pada awalnya cenderung condong pada pendidkan agama. Hingga sampai saat ini terkhus
di Indonesia, pendidikan telah dapat dijangkau oleh hampir semua
kelompok/golongan masyarakat.
Kondisi pendidikan di Indonesia hari ini
tentu telah melewati proses perjalanan yang panjang hingga terbentuk seperti
saat ini. Namun sejauh kita mencoba mencermati kondisi pendidikan hari ini,
masih begitu banyak kekurangan, terkesan mengalami kegagalan dalam memanusiakan
manusia.
Proses pendidikan yang dialami seseorang
mulai dari dalam keluarga hingga di lingkungan yang saling berkesinambungan.
Sejak dari kecil hingga dewasa. Dalam suatu masyarakat, khususnya di Indonesia
sudah mengenal sistem pendidikan yang disebut kearifan lokal. Sementara
pendidikan dalam masyarkat modern seperti yang kita alami saat ini, dikenal
pendidikan keluarga, pendidikan sekolah formal secara bertingkat-tingkat,
hingga pendidikan tinggi. Dan dalam setiap proses tingkatan pendidikan tersebut
mestilah memasukkan unsur kebudyaan atau berhubungan dengan kebudayaan sebagai
identitas bernegara.
Proses pendidikan yang baik dengan
berlandaskan kebudayaan ataupun nilai-nilai spiritual, diharapkan mampu
menciptakan atau membangun karakter manusia paripurna. Pemahaman tentang
hakikat manusia sempurna memungkinkan terwujudnya masyarakat adil makmur. Namun
untuk mencapai proses ini tentu bukan hal yang sederhana dan tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Namun, selalu ada harapan untuk perubahan besar
yang diniatkan untuk kebaikan.
Sejalan dengan dunia pendidkan yang
mesti dibenahi, karakter ummat atau masyarakat dalam bernegara juga perlu
diubah menjadi lebih terbuka dan mampu mengamalkan ajaran agama. Memiliki
tingkat spiritualitas yang tinggi memungkinkan akan menciptakan tatanan
masyarakat yang lebih sejahtera.
Untuk itu kita perlu mengkaji hal yang
menyangkut diri seorang hamba dengan tuhannya. Salah satu contohnya menurut
pandangan Murtadha muthahhari, mengenai tiga jenis ketundukan (taslim). Dimana
yang pertama adalah ketundukan fisik, semisal kekalahan bergulat yang dialami
oleh seseorang. Membuatnya harus tunduk namun hanya sebatas fisik. Kedua,
ketundukan akal, ketika telah terjadi pembuktian secara logis.
Sehingga membuat akal akan tunduk kepada
pembuktian dan penalaran. Dan yang ketiga, yaitu ketundukan hati, ketundukan
ini muncul dari keimanan. Dengan demikian, apabila ketundukan fisik dan
ketundukan akal tidak dibarengi dengan ketundukan hati, berarti seseorang itu
tidak beriman. Sebab ketundukan hati berarti penyerahan seluruh eksistensi
manusia dan penafian semua bentuk kekafiran dan pengingkaran.
Pemahaman akan berbagai pandangan yang
pluralisme, dan cara mengharmonisasikannya dengan hati adalah kunci meraih
perdamaian. Dan kesadaran pun perlu di bangun dan mulai menghargai akal sebagai
salah satu alat penemuan kebenaran yang sengaja tuhan titipkan pada diri
manusia. Bukankah manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
Dimana manusia diiberi akal dan selain insting dan pancaindera yang membuatnya
berbeda dengan makhluk lain di muka bumi. Sehingga menjadi sebuah tanggung
jawab bagi manusia untuk mengaktualisasikannya.
Selain harmonisasi kesemua perangkat diri
manusia, satu elemen terpenting lainnya adalah cinta. Cinta pun harus
dibentuk menjadi sebuah paradigma yang meresapi hati sekalian masyarakat dalam
mewujudkan keinginan atau peran dan fungsi Negara yang hakiki. Sebagai mana
pandangan Khalil Gibran yang menjelaskan makna cinta yakni, cinta mengarahkan
manusia pada Tuhan dan karena cinta pula lah Tuhan menunjukkan diri-Nya pada
manusia. Cinta sesungguhnya adalah cinta atas nama Tuhan dan cinta kepada Tuhan
itu sendiri karena segala sesuatu adalah pantulan-pantulan dari-Nya.
Menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan
kesadaran yang di inginkan, maka tidak boleh tidak, Negara harus turut dalam
mendorong masyarakat mewujudkan tingkat intelektualitas yang tinggi serta
hubungan emosional yang baik antar sesama manusia. Dan yang terpenting dari itu
semua adalah membangun semangat spiritualitas keagamaan dalam bingkai perbedaan
yang mencerminkan kebinekaan dalam ber-Indonesia.
PENUTUP
Kesimpulan
• Untuk merestrukturisasi peran dan
fungsi Negara diperlukan kerja keras dan waktu yang tidak singkat. Semua harus
berawal dari pembangunan kualitas manusia sejak dini. Khususnya pembenahan
dalam sektor pendidikan.
• Potensi dalam membangun masyarakat sipil
yang berkesadaran tinggi bagi bangsa Indonesia sangat mungkin karena bangsa
Indonesia memiliki ‘segudang’ potensi mulai dari SDM dan SDA yang melimpah.
• Mewujudkan tujuan Negara yang muliah
harus kembali pada penerapan nilai-nilai islam, menitibertakan pada kajian
persatuan masyarakat majemuk/pluralisme sebagai konsep bernegara.
• Kontribusi Negara dalam mewujudkan
kesadaran masyarakat dibangun dengan pengoptimalan potensi akal dan hati dengan
tuntunan agama yang penuh cinta yang kesemua itu harus menjadi tanggung jawab
bersama dalam bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
Elvandi M. 2011. Inilah Politikku. PT.
EraAdicitra Intermedia. Solo
Geovanie Jeffrie. 2008. Membela Akal
Sehat, Upaya Penyelarasan Politik, Agama, Dan Budaya Dengan Akal Sehat.
RMBOOKS. Jakarta Selatan
Hafdzil Alim, dkk. 2016. Jihad Nahdatul
Ulama melawan Korupsi. Lakpesdam PBNU. Jakarta Selatan.
Husaini, A. Islam Barat: Studi Kasus
Wacana “The Clash of Civilization”.
Ihza Mahendra Y. 1996. Dinamika Tata
Negara Indoenesia. Gema Insani Press. Jakarta
Jamhari, Indonesia dan Multikulturalisme.
Makalah dalam workshop on Civic Education. Bandung
Maharani, S. Filsafat Cinta. Ar-Ruzz
Media. Yogyakarta
Madjid M, dkk. 1993. Agama, Demokrasi, dan
Transformasi Sosial. LKPSM. Yogyakarta
Murtadha Muthahhari. 2009. Keadilan Ilahi:
Asas Pandangan-Dunia Islam. Merupakan buku terjemahan dari Al-‘Adl Al
Ilahiy. ICAS dan PT Mizan Pustaka. Bandung
Murtadha muthahhari. 2013. Manusia
Sempurna. Merupakan buku terjemahan dari Perfect Man. Rausyanfikr Institut.
Yogyakarta
Nurcholish Madjid, dkk. 2017. Islam
Universal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Nasikun, 2001. Sistem Sosial Indonesia.
Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
Prayitno. A. dkk. 2004. Etika Kemajemukan.
Universitas Trisakti. Jakarta
Suharto, Toto, 2014. Filsafat Pendidikan
Islam. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
Sutrisno, 2006. Reformasi dan Globalisasi:
Menuju Indonesia Jaya. Yayasan Taman Pustaka. Jakarta
Tilaar H.A.R. 2015. Pedagogik Teoretis
untuk Indonesia. Kompas media nusantara. Jakarta
TIM PGRI, 2014. Pendidikan Untuk Transformasi
Bangsa. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
Ubaedillah A, Rozak A. 2015. Pancasila,
Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani. Prenada Media Group. ICCE UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta
_____________, 2005. Gusdur Bertutut,
Essai-essai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi. Harian Proaksi. Jakarta
Selatan.
_____________, 2004. Multikulturalisme:
Tantangan- Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.
Grasindo. Jakarta
_____________, 1995. 50 Tahun Pembangunan
Pendidikan Nasional. Grasindo. Jakarta
1. Ubaedillah A rozak. Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat
Madani , (Jakarta :Prenada Media Group), hal 53
2. Dr. Yusril Ihxa Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Gema
Insani Press), hal 4
4. Priyatno A, dkk, Etika Kemajemukan, (Jakarta : Univ. Trisakti), hal 51

Comments
Post a Comment