Peran dan Fungsi Negara dalam Penguatan Kesadaran Masyarakat Sipil (Calon Makalah LK 2 HMI Cabang Persiapan Takalar 2017)


PENDAHULUAN
Latar Belakang

Berdasarkan goresan sejarah, awal mula sebelum terbentuknya Negara indonesia, bangsa ini pernah mengalami masa-masa kejayaan yang luar biasa. Ada dua kerajaan ditanah nusantara, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan besar ini pernah penguasai sebagia besar wilayah republik indonesia saat ini dan pengaruhnya tersebar luas di kawasan asia.

Kebesaran kedua kerajaan inilah yang kemudian membekas dalam semangat juang rakyat indonesia pada abad-abad berikutnya. Terlebih ketika penjajah datang membawa agenda imperialismenya.  Semangat juang bangsa indonesia inilah yang kemudian berperan serta membentuk identitas nasional bangsa indonesia. [1]

Negara memiliki peran dan fungsi yang seyogyanya menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera aman dan damai. Kondisi masyarakat ini yang kemudian disebut dengan Masyarakat Sipil (Civil society). Namun dalam perjalanan waktu, istilah masyarakat sipil mengalami reduksi makna menjadi sebuah istilah atau sebutan sederhana untuk masyarakat yang dikotomi dengan masyarakat militer atau angkatan bersenjata. Sehingga dalam beberapa kasus, kerap terjadi sikap superioritas dari kalangan militer yang merasa lebih kuat dan berkuasa dari kalangan yang disebut masyarakat sipil.

Dalam perjalanan bernegara, Republik Indonesia telah melalui serangkaian perjalanan yang panjang dan begitu membekas dalam hati masyarakat indonesia. Tak dapat dipungkiri sejarah kelam penjajahan dimasa lalu oleh jajahan bangsa kolonial belanda dengan bangsa jepang, turut ikut memupuk dengan kata lain memaksa bangsa Indonesia kala itu untuk melahirkan semangat kebersamaan, sebuah semangat satu nasib, satu penderitaan, melahirkan perlawanan-perlawanan di berbagai tempat, hingga membentuk gerakan-gerakan besar menentang penjajahan.

Dengan segala asa dan kekuatan yang ada, akhirnya rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan yang dinantikan. Dengan semangat yang pantang menyerah, sebuah perjuangan yang berbuah manis di berbagai penjuru wilayah republik Indonesia saat ini. Dan lahirlah bangsa Indoneisia, bangsa plural yang penuh dengan keanekaragaman suku dan bahasa. Bangsa di atas beribu-ribu bangsa yang lain, terbentang dari sabang sampai merauke. Dalam pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang dikomandoi oleh Sukarno – Hatta, maka tepat pada saat itu lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang buah dari kemerdekaannya dapat kita rasakan sampai sekarang.

Negara yang berdiri atas dasar kesepakatan bersama yang berasaskan pancasila sebagai ideologi bernegara dan berbangsa. Tentu dengan tujuan mulia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Namun selama lebih dari 70 tahun NKRI merdeka, tujuan yang diharapkan belum juga benar-benar tercapai, bahkan jika diamati, kondisi bangsa Indonesia dewasa ini justru mengalami pemerosotan karakter, dan jauh dari nilai-nilai kepancasilaan. Sehingga memang diperlukan sebuah restrukturisasi peran dan fungsi Negara dalam menguatkan kesadaran bernegara oleh masyarakat sipil.

ISI
Peran dan Fungsi Negara

Pembukaan undang undang dasar (UUD) 1945 dengan begitu jelas memaparkan tentang peranan negara pada alinia keempat, sebagai berikut:
“... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam  suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang  Maha Esa...”
Dalam mengkaji peran dan fungsi Negara, kita perlu menguraikannya satu persatu secara lebih detail untuk kemudian menemukan sebuah makna dari gagasan yang dimaksud. Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini menjelaskan bahwa seyogyanya Negara Indonesia hadir untuk menjadi rumah yang aman bagi seluruh rakyatnya, dengan seperti itu maka seluruh potensi yang dimiliki oleh rakyat akan mampu lebih teraktual. Kedua, “untuk memajukan kesejahteraan umum” ini menunjukkan bahwa Negara hadir selain untuk melindungi, juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan yang diharapkan tentu meliputi segala aspek  dalam kehidupan sehingga mampu menciptakan tatanan masyarakat yang didambakan. Kesejahteraan yang mencerminkan kemakmuran disegala lini kehidupan dan kenyamanan dalam bernegara.
Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, potongan kalimat ini menandakan betapa Negara berperan besar dalam hal pendidikan. Sektor pendidikan sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Pendidikan menjadi ruh dalam melanjutkan nafas bernegara. Dan Keempat, “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” menjelaskan bahwa, Negara begitu besar perananya dalam menciptakan perdamaian dunia. Masing-masing Negara seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menuju kedaulatan yang sebenar-benarnya. Untuk kemudian masing-masing Negara mampu bersinergi dalam membangun peradaban dunia yang jauh lebih baik. Untuk itu Negara Indonesia menetapkan dirinya dalam sebuah peran yang begitu strategis dengan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun yang menjadi catatan adalah dalam mewujudkan perdamaian dunia, Negara-negara tetap harus memprioritaskan kondisi internal negaranya. Sehingga kontribusi dalam skala internasional dapat lebih maksimal.
Dari uraian mengenai tujuan Negara yang saya tuliskan diatas, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sri Soemantri (mengutip pendapat Steenbeck). Jika dicari hubungannya dengan muatan umum dalam konstitusu, menyatakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu :
1.    Jaminan hak-hak asasi manusia
2.    Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3.    Pembagian dan pembatasan kekuasaan
Dalam pembentukan watak suatu Negara, khususnya Indonesia yang kita kenal sebagai Negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Pasti dalam perjalanannya sedikit banyak telah dipengaruhi oleh corak keislaman. Karena dalam islam banyak aturan-aturan yang mendukung pendirian suatu Negara dan Salah satu hal mengenai islam, yang tidak boleh dilupakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan agama itu bersama dengan perkembangan dan pertumbuhan sistem politik yang diilhaminya. Dalam perjalanannya, islam,-pada Negara-negara yang benar-benar merupakan pusat penyebaran islam- islam menampilkan dirinya sangat terkait dengan masalah kenegaraan. Kaitan islam dalam mendukung lahirnya Negara bukan dalam tatanan metode, lebih kepada penerapan nilai-nilai keislaman. Sehingga apapum namanya, jika nilai-nilai yang diterapkan merujuk dan tidak bersinggungan pada nilai-nilai keislaman, maka itu sudah menjadi sebuah Negara yang diharapkan.

Adapun yang selanjutnya perlu diuraikan dengan jelas adalah, apa yang dimaksud dengan “cita Negara”. Merujuk pada tulisan Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa ketika akan menjelaskan makna dari cita Negara, para ahli hukum Indonesia secara umum merujuk pada pemikiran seorang sarjana Belanda, Bierens de Haan, ia dianggap sebagai sarjana yang paling penting dalam memberikan kontribusi akademis terhadap permaslahan ini. Ia menggunakan istilah staatsidee yang oleh Prof. Soepomo diterjemahkan dengan istilah “aliran pikir Negara” atau “dasar pengertian Negara”. Hingga akhirnya terus berkembang dan oleh Prof Hamid Attamimi, menyebutnya dengan “cita Negara”.

Pandangan Bierens de Haan ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya Negara adalah sebuah organisai yang terdiri atas kesatuan-kesatuan masyarakat yang lahir karena adanya kehendak tertentu. Adanya masyarakat terjadi secara alami sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial. Namun adanya Negara tidak lah terjadi secara alamiah, melainkan adanya Negara didasari oleh suatu kehendak pemikiran-pemikiran tertentu. Dan atas kehendak itulah yang diwujudkan dalam suatu cita. Sehingga, cita yang ada pada setiap masyarakat, berubah menjadi cita Negara. Dari landasan pemikiran ini, itulah mengapa menjadi sangat penting untuk kemuadian merumuska sebuah cita Negara.[2]

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita dalam setiap menelisik sisi bernegara perlu senantiasa menghayatinya dengan nilai-nilai islam. Bukan bermaksud untuk mengubah suatu Negara republik menjadi murni islam, ataupun Negara monarki maupun federal. Namun yang dimaksud disini adalah membawa nilai-nilai kemanusiaan yang baik, karena bagaimanapun pada dasarnya islam tidak mempersoal, baik itu kekhalifaan maupun kerajaan, walaupun tentu pada masing-masingnya terdapat keutamaan sesuai dengan tuntutan zaman.

Sehingga dalam kajian peran dan fungsi seyogyanya yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang hakiki tanpa melabelinya dengan suatu label agama manapun, dan pancasila sebagai dasar Negara, ideology bangsa telah mewujudkan hal itu. 

Kemajemukan, Keistimewaan Indoneisa.

Saya memasukkan sub bab Kemajemukan dalam kajian Peran dan Fungsi Negara karena dalam hal ini, terkhusus dalam Ber-Indonesia, tak dapat dipungkiri merupakan Negara yang majemuk, plural, ataupun beranekaragam etnis, Bahasa dan golongan. Sehingga dalam mengkaji sebuah konsep penyadaran masyarakat, meski dipahamkan perihal mengenai kemajemukan itu sendiri.

Secara sederhana, kemajemukan tidak boleh kita hanya pahami sebatas dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beranekaragam, terdiri atas berbagai suku dan agama, yang justru hanya menjelaskan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Kemajemukan juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai “kebaikan negatif”, hanya dipandang dari sisi kegunaan untuk menyingkirkan fanatisme. Kemajemukan harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan kemajemukan adalah juga merupakan keniscayaan atau keharusan bagi keselamatan segenap umat manusia.

Menurut Soekamto, (2004). Dalam A Modern Dictionaryof Sosiology, disebutkan bahwa kemajemukan adalah kemajemukan budaya dengan kelompok etnik dan minoritas terpelihara identitasnya dalam suatu masyarakat. Sedang dalam kasus Sosiologi modern, istilah pluralism di uraikan dalama tiga hal arti :
·       Suatu masyarakat majemuk adalah masyarakat yang di dalamnya kurang terjadi adanya pembauran. Perbedaan-perbedaan suku, ras agama dan lain sebagainya  yang beragam tentu menciptakan kondisi yang kurang berbaur.
·        Masyarakat majemuk adalah masyarakat dimana terdapat saling ketergantungan antara kelompok-kelompok etnik yang ada dan masing-masing kelompok masih mempertahankan kemandirian identitasnya.
·     Gagasan sistem sosiokultural yang besar biasanya dikonseptualisasikan sebagai kelompok yang saling tergantung, meskipun semi otonom. Artinya kekuasaan terbesar dikembalikan kepada internal kelompok masing-masing.
Untuk itulah dapat dikatakan bahwa kemajemukan dapat dipergunakan dalam bermacam-macam kerangka pemikira. Apabila ditinjau dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial. [3] istilah kemajemukan dapat digunakan dalam beberapa arti tertentu pula. Mulai dari istilah tersebut yang dipergunakan untuk melukiskan sebuah negara yang kompleks yang sedang membangun demokrasi. Selanjutnya berkembang pada tahun 1960-an, berkembang lagi pengertian kemajemukan, yang diperkenalkan oleh Furnivall dan Boeke, mereka menitiberatkan pada kenyataan bahwa adanya berbagai kelompok sosial dan budaya yang hidup berdampingan di suatu negara. Dan terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Dan hal itu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat di hindari.

Sebagai bahan kajian tambahan berikut beberapa karakteristik kemajemukan (pliralisme) menurut Ramlan Subakti (1992), sebagai suatu sistem.
1. Setiap kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama karena kesamaan suku, ras dan agama maupun karena adanya kesamaan profesi berhak membentuk sebuah asosiasi yang dikehendaki tanpa adanya campur tangan kelompok lain.
2.   Keanggotaan asosiasi bersifat sukarela dan seseorang bias saja menjadi anggota dari berbagai asosiasi kepentingan.
3.   Pemerintah tidak berhak mencampuri urusan kelompok kepentingan, melainkan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ untuk memelihara aturan permainan yang sehat antar kelompok.
4.  Para anggota asosiasi itulah yang berhak menentukan pemimpin dan merumuskan kepentingannya.

5.  Dalam mencapai keputusan, didalam organisasi atau kelompok tersebut harus senantiasa menggunakan cara perundingan

Kondisi Realitas Bernegara “Indonesia”

Dapat kita saksikan hampir setiap hari dilayar kaca maupun di sekitat kita menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang ada di negara ini. Bukan bermaksud untuk mencari-cari masalah, namun dalam upaya mewujudkan kondisi ideal, kita mesti paham kondisi realitas yang terjadi. Hampir disemua lini kehidupan terdapat masalah yang bukan hanya melibatkan sekelompok kecil golongan, melainkan juga terdapat masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga diperlukan sebuah ketajaman analisa dan penalaran dalam memahami kondisi realitas yang terjadi di Indonesia. Upaya menentukan akar masalah tentu bukan pekerjaan sederhana terlebih untuk menyelesaikannya.

Kondisi yang sedemikian rumit, kadang memaksa penyelesaian masalah-masalah yang terjadi hanya pada ranah “kulit”, artinya substansi dari permasalahan sama sekali tidak disentuh. Sehingga, masalah-masalah yang ada justru melahirkan persoalan-persoalan yang baru. Dan pada akhirnya menambah keruwetan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya masalah yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari satu bagian stakeholder yang ada. Mulai dari segenap jajaran unsur pemerintahan hingga masyarakat adat sekalipun. Kesemuanya tentu berperan dalam mengantar Indonesia menuju arah yang lebih baik, dalam hal ini berperan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Jika dipandang dari sudut pandang global, Negara Indonesia masih dikelompokkan dalam kelompok dalam Negara bagian ketiga. Yang artinya Negara Indonesia masih sejajar dengan Negara-negara berkembang dan cenderung terbelakang. sebagai Negara berkembang yang dalam mayoritas Negara-negara berkembang itu masih terdapat begitu banyak problem atau masalah-masalah social yang sudah tidak terdapat lagi di Negara maju dan mudah saja kita mengamati salah satu masalah terbesar yang ada dinegara kita, salah satunya adalah permasalahan korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia, telah banyak dilakukan mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi yang nominal uang korupsinya mulai dari yang kecil hingga jumlah trilyunan.

Kesemua kasus korupsi ini tentu akan berimbas pada masyarakat secara umum, hingga pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi Negara. Korupsi merupakan salah satu contoh saja dari sekian banyak problem yang ada pada bangsa Indonesia ini. Imbas dari lemahnya implementasi peran dan fungsi Negara yang sebagaimana mestinya.

Kesadaran seluruh steakholder masih dipertanyakan. Sangat sulit untuk menemukan sebuah instansi di Indonesia yang benar-benar bersih dari korupsi. Belum lagi jika kita bicara tentang krisis moral, yang merupakan imbas dari masuknya budaya popular yang lambat laun mengikis budaya lokal, budaya ketimuran yang mencerminkan kesantunan mulai terkikis habis oleh budaya liberal yang begitu mengerikan.

Disisi lain, Indonesia pun dalam pandangan geografis cenderung terletak pada posisi yang cukup mengkhawatirkan, di dalam zona cincin api yang artinya Indonesia dipenuhi oleh banyak sekali gunung api. Belum lagi soal potensi patahan kerak bumi yang cukup menjadi momok dalam proses perjalanan bangsa. Bencana-bencana yang silih berganti cenderung memaksa proses pembangunan bangsa dalam mewujudkan fungsinya sedikit terhambat. Hal ini juga yang merupakan salah satu kondisi realitas bangsa yang tidak bias disepelehkan. Kondisi rentan bencana pada sebagian besar wilayah di Indonesia mengharuskan sebuah perkembangan dibidang penanggulangan bencana yang lebih efektif dan tepat sasaran. Namun sampai saat ini cenderung belum terlihat hal demikian di realitas bernegara. Kecenderungan hari ini, para pemangku kepentingan kurang memfokusi penanggulangan potensi bencana.

Permasalah lain yang cukup penting dalam realitas kekinian adalah, kita sebagai sebuah Negara tengah mengalami apa yang disebut dengan krisis kepemimpinan. Mungkin akan banyak yang membantah ucapan ini karena justru sebenarnya saat ini banyak pemimpin yang memilik sikap integritas yang baik, disamping ceras dan memiliki kemampuan yang memadai. Namun, dalam konteksi ber Indonesia saat ini, pemimpin dituntut selain memiliki ilmu atau kemampuan memimpin yang mumpunu, dia juga harus merupakan orang yang memiliki popularitas.

Kondisi hari ini mencermingkan, bahwa hampir tidak mungkin menjadi seorang pemimpin (kepala daerah, gubernur, bahkan presiden) tanpa memliki kendaraan partai politik yang kemudian menjadi ruang untuk mendulang dukungan dan membangun kepercayaan publik dan menjadi popular untuk memperoleh jabatan yang diinginkan.

Jika dihubungkan dalam dunia islam, realitas yang terjdi dalam upaya mewujudkan Negara sebagai wadah yang mendamaikan, akan selalu mencuptakan gesekan, dan gesekan yang paling luas cakupannya adalah gesekan antar Negara yang disebabkan oleh perbedaan ideologi yang terbangun di masing-masing Negara. Sebagai contoh, islam pada zaman modern ini banyak kemudian Negara yang saling menuduh, bahkan menilai suatu Negara dengan paham tertentu adalah kafir. Seperti yang dapat kita lihat pada Pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia dengan Republik Islam Iran. Yang mana kita ketahui, Bahwa Saudi arabia merupakan pelanjut paham sunni mazhab Hanbali aliran Wahabi sering menggunakan retorika yang keras menghadapi Iran sebagai pelanjut paham syi’ah yang sepanjang sejarah merupakan lawan kontroversi dan polemik mereka.

Menakar Potensi Kesejahteraan

Sedehananya, kesejahteraan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Jika mencoba menimbang-nimbang potensi kesejahteraan  di Indonesia, maka jelas bahwa indoneisa memiliki potensi sekaligus tantangan yang sangat besar. Bangsa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar, hal ini tentu menjadi sangat menguntungkan jika SDM yang teramat besar ini saling bersinergi mewujudkan kehidupan bernegara yag harmonis, bukan malah bercerai berai dibalik ego kesukuan dan kelompok sektoral masing-masing, apa lagi terpecah karena isu agama yang diatur oleh oknum tidak betanggung jawab yang pada akhirnya justru menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Selain sumber daya manusia yang sangat besar, potensi lainnya adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah rua. SDA yang begitu melimpa ini seyogyanya mampu menjadi tulang punggung penopang kelayakan hidup rakyat Indonesia dan mendorong majunya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan SDA yang melimpah seyogyanya mampu mendorong kemajuan perekonomian dan melanggengkan kearifan lokal.

Disamping itu, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara berpenduduk mayoritas muslim yang terbesar di dunia. Maka salah satu potensi kesejahteraan yang paling penting lainnya adalah Islam sebagai rahmatanlil alamin. Menurut pandangan Nurcholish Madjid, bahwa hubungan antara agama dan Negara dalam islam, telah diberikan teladannya oleh Nabu Muhammad saw. Setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari hal itu, dalam rangka mengemban misi suci dari tuhan, Nabi SAW. sengaja memilih kota Madinah untuk menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial-politik, yaitu sebuah Negara.

Negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saw. itu seperti dikatakan oleh Robert Bellah, seorang ahli sosiologi agama yang terkemuka, adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam islam. Muhammad arkoun pun yang merupakan salah seorang pemikir islam kontemporer terdepan, menyebut usaha Nabi saw. itu sebagai “eksperimen madinah”

Hal ini menunjukkan bahwa potensi kesejahteraan suatu Negara juga sangat dipengaruhi oleh agama, pemikiran, atau ideologi yang ada di dalamnya. Seperti Indonesia yang memiliki nilai-nilai pancasila sebagai penguat persatuan dalam keberagaman yang ada.

Negara Indonesia sebagai Negara yang beragama dan multietnis mesti menjauhi sikap antara lain sebagai berikut :
1.    Sikap solidaritas buta. Yaitu. Sikap yang muncul karena keakraban dalam kelompok yang terlampau kuat. Kelompok sangat berarti bagi individu untuk memenuhi rasa aman dari segala aspek. Sehingga setiap individu di dalamnya senantiasa membela kelompoknya dengan cara apapun. Dan dengan cara apapun akan menjatuhkan kelompok yang berlawanan dengan kelompoknya.
2.    Sikap etnosentrisme. Yaitu, sikap yang selalu memprioritaskan kelompok etnik sendiri. Dan selalu merasa kelompoknya lebih baik dari kelomok lain. Sikap yang selalu memancing reaksi negatif dari kelompoknya.
3.    Sikap Partikularis. Yaitu, sikap ini selalu membuat orang senantiasa mengutamakan orang-orang yang mempunyai hubungan particular atau hubungan khusus dengannya. Pergaulan hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki hubungan khusus. Misalnya, sesama agama, sesama suku, dan lain sebagainya.
4.    Sikap eksklusif. Yaitu, sikap yang cenderung memisahkan diri dari kelompok lain. Orang menjauhkan diri dari kelompok tertentu. Tidak mengambil bagian dalam sebuah kegiatan yang melibatkan kelompok tetentu. Bahkan cenderung merasa berbeda dalam hal ini, ia merasa lebih baik dari kelompok lain.
5.    Selain itu yang menjadi masalah juga adalah, adanya paradigman yang mendikotomikan mayoritas dan minoritas. Kecenderungan kelompom mayoritas selalu mendominasi serta cenderung melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini pun paling sering menjadi masalah karena awal mula diskriminatif berawal dari kesan kelompok mayoritas yang lebih kuat, sehingga berhak melakukan diskriminasi kepada kelompok yang minoritas

Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Sipil

Restrukturisasi peran dan fungsi negara, upaya peningkatan kesadaran masyarakat sipil merupakan agenda besar yang perlu melibatkan  campur tangan  semua pihak. Agenda besar ini merupakan pekerjaan yang memerlukan waktu lama, dan perlu strategi khusus karena dalam hal membangun kesadaran harus dimulai dari usia dini. Menciptakan sebuah hal baru harus dengan cara-cara yang baru pula.

Maka tentu kita juga perlu meninjau aspek pendidikan, kurikulum pendidikan yang diterapkan selama ini cenderung kurang memperhatikan aspek pembangunan karakter manusia. Paradigman yang terbangun justru menciptakan sebuah atmosfir kompetisi yang saling megalahkan antar siswa, bukan membangun sinergitas dan sama-sama menjadi yang terbaik.

Paradigma seperti inilah yang kemudian berkembang, mengakar dan membentuk karakter manusia indonesia pada umumnya yang pada akhirnya menjadi begitu kompetitif dalam segala hal, hingga melakukan segala cara untuk memenangkannya tanpa menimbang baik-buruk. Realitas paling sederhana yang dapat saya contohkan adalah politik uang. Money politik telah mengakar dan menjadi hal lumrah disebagian besar lapisan masyarakat. Imbas dari hasrat para kandidat pemimpin yang akan melakukan segala cara untuk memenangkan apa yang mereka anggap kompetisi. Sejalan dengan tujuan negara yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam konteks untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. salah satu aspek penting yang harus dibenahi adalah sektor pendidikan.

Pada mulanya didalam masyarakat Yunani klasik, pendidkkan merupakan hak istimewah bagi putra-putri bangsawan. Hingga pendidikan terus berkembang sampai akhirnya melahirkan akademi pendidikan yang pertama yaitu aka demi yang buat oleh plato. Pendidikan terus berkembang dan pada awalnya cenderung condong pada pendidkan agama. Hingga sampai saat ini terkhus di Indonesia, pendidikan telah dapat dijangkau oleh hampir semua kelompok/golongan masyarakat.

Kondisi pendidikan di Indonesia hari ini tentu telah melewati proses perjalanan yang panjang hingga terbentuk seperti saat ini. Namun sejauh kita mencoba mencermati kondisi pendidikan hari ini, masih begitu banyak kekurangan, terkesan mengalami kegagalan dalam memanusiakan manusia.

Proses pendidikan yang dialami seseorang mulai dari dalam keluarga hingga di lingkungan yang saling berkesinambungan. Sejak dari kecil hingga dewasa. Dalam suatu masyarakat, khususnya di Indonesia sudah mengenal sistem pendidikan yang disebut kearifan lokal. Sementara pendidikan dalam masyarkat modern seperti yang kita alami saat ini, dikenal pendidikan keluarga, pendidikan sekolah formal secara bertingkat-tingkat, hingga pendidikan tinggi. Dan dalam setiap proses tingkatan pendidikan tersebut mestilah memasukkan unsur kebudyaan atau berhubungan dengan kebudayaan sebagai identitas bernegara.

Proses pendidikan yang baik dengan berlandaskan kebudayaan ataupun nilai-nilai spiritual, diharapkan mampu menciptakan atau membangun karakter manusia paripurna. Pemahaman tentang hakikat manusia sempurna memungkinkan terwujudnya masyarakat adil makmur. Namun untuk mencapai proses ini tentu bukan hal yang sederhana dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, selalu ada harapan untuk perubahan besar yang diniatkan untuk kebaikan.

Sejalan dengan dunia pendidkan yang  mesti dibenahi, karakter ummat atau masyarakat dalam bernegara juga perlu diubah menjadi lebih terbuka dan mampu mengamalkan ajaran agama. Memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi memungkinkan akan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera.

Untuk itu kita perlu mengkaji hal yang menyangkut diri seorang hamba dengan tuhannya. Salah satu contohnya menurut pandangan Murtadha muthahhari, mengenai tiga jenis ketundukan (taslim). Dimana yang pertama adalah ketundukan fisik, semisal kekalahan bergulat yang dialami oleh seseorang. Membuatnya harus tunduk namun hanya sebatas fisik. Kedua, ketundukan akal, ketika telah terjadi pembuktian secara logis.

Sehingga membuat akal akan tunduk kepada pembuktian dan penalaran. Dan yang ketiga, yaitu ketundukan hati, ketundukan ini muncul dari keimanan. Dengan demikian, apabila ketundukan fisik dan ketundukan akal tidak dibarengi dengan ketundukan hati, berarti seseorang itu tidak beriman. Sebab ketundukan hati berarti penyerahan seluruh eksistensi manusia dan penafian semua bentuk kekafiran dan pengingkaran.

Pemahaman akan berbagai pandangan yang pluralisme, dan cara mengharmonisasikannya dengan hati adalah kunci meraih perdamaian. Dan kesadaran pun perlu di bangun dan mulai menghargai akal sebagai salah satu alat penemuan kebenaran yang sengaja tuhan titipkan pada diri manusia. Bukankah manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dimana manusia diiberi akal dan selain insting dan pancaindera yang membuatnya berbeda dengan makhluk lain di muka bumi. Sehingga menjadi sebuah tanggung jawab bagi manusia untuk mengaktualisasikannya.

Selain harmonisasi kesemua perangkat diri manusia, satu elemen terpenting lainnya adalah cinta.  Cinta pun harus dibentuk menjadi sebuah paradigma yang meresapi hati sekalian masyarakat dalam mewujudkan keinginan atau peran dan fungsi Negara yang hakiki. Sebagai mana pandangan Khalil Gibran yang menjelaskan makna cinta yakni, cinta mengarahkan manusia pada Tuhan dan karena cinta pula lah Tuhan menunjukkan diri-Nya pada manusia. Cinta sesungguhnya adalah cinta atas nama Tuhan dan cinta kepada Tuhan itu sendiri karena segala sesuatu adalah pantulan-pantulan dari-Nya.

Menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan kesadaran yang di inginkan, maka tidak boleh tidak, Negara harus turut dalam mendorong masyarakat mewujudkan tingkat intelektualitas yang tinggi serta hubungan emosional yang baik antar sesama manusia. Dan yang terpenting dari itu semua adalah membangun semangat spiritualitas keagamaan dalam bingkai perbedaan yang mencerminkan kebinekaan dalam ber-Indonesia.

PENUTUP
Kesimpulan
•  Untuk merestrukturisasi peran dan fungsi Negara diperlukan kerja keras dan waktu yang tidak singkat. Semua harus berawal dari pembangunan kualitas manusia sejak dini. Khususnya pembenahan dalam sektor pendidikan.
•   Potensi dalam membangun masyarakat sipil yang berkesadaran tinggi bagi bangsa Indonesia sangat mungkin karena bangsa Indonesia memiliki ‘segudang’ potensi mulai dari SDM dan SDA yang melimpah.
•   Mewujudkan tujuan Negara yang muliah harus kembali pada penerapan nilai-nilai islam, menitibertakan pada kajian persatuan masyarakat majemuk/pluralisme sebagai konsep bernegara.
•   Kontribusi Negara dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dibangun dengan pengoptimalan potensi akal dan hati dengan tuntunan agama yang penuh cinta yang kesemua itu harus menjadi tanggung jawab bersama dalam bernegara.


DAFTAR PUSTAKA

Elvandi M. 2011. Inilah Politikku. PT. EraAdicitra Intermedia. Solo
Geovanie Jeffrie. 2008. Membela Akal Sehat, Upaya Penyelarasan Politik, Agama, Dan Budaya Dengan Akal Sehat. RMBOOKS. Jakarta Selatan
Hafdzil Alim, dkk. 2016. Jihad Nahdatul Ulama melawan Korupsi. Lakpesdam PBNU. Jakarta Selatan.
Husaini, A. Islam Barat: Studi Kasus Wacana “The Clash of Civilization”.
Ihza Mahendra Y. 1996. Dinamika Tata Negara Indoenesia. Gema Insani Press. Jakarta
Jamhari, Indonesia dan Multikulturalisme. Makalah dalam workshop on Civic Education. Bandung
Maharani, S. Filsafat Cinta. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
Madjid M, dkk. 1993. Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial. LKPSM. Yogyakarta
Murtadha Muthahhari. 2009. Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam. Merupakan buku terjemahan dari Al-‘Adl Al Ilahiy. ICAS dan PT Mizan Pustaka. Bandung
Murtadha muthahhari. 2013. Manusia Sempurna. Merupakan buku terjemahan dari Perfect Man. Rausyanfikr Institut. Yogyakarta
Nurcholish Madjid, dkk. 2017. Islam Universal. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Nasikun, 2001. Sistem Sosial Indonesia. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
Prayitno. A. dkk. 2004. Etika Kemajemukan. Universitas Trisakti. Jakarta
Suharto, Toto, 2014. Filsafat Pendidikan Islam. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
Sutrisno, 2006. Reformasi dan Globalisasi: Menuju Indonesia Jaya. Yayasan Taman Pustaka. Jakarta
Tilaar H.A.R. 2015. Pedagogik Teoretis untuk Indonesia. Kompas media nusantara. Jakarta
TIM PGRI, 2014. Pendidikan Untuk Transformasi Bangsa. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
Ubaedillah A, Rozak A. 2015. Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani. Prenada Media Group. ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
_____________, 2005. Gusdur Bertutut, Essai-essai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi. Harian Proaksi. Jakarta Selatan.
_____________, 2004. Multikulturalisme: Tantangan- Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Grasindo. Jakarta
_____________, 1995. 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional. Grasindo. Jakarta




1. Ubaedillah A rozak. Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani , (Jakarta :Prenada Media Group), hal 53
2. Dr. Yusril Ihxa Mahendra. Dinamika Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press), hal 4
3. Priyatno A, dkk, Etika Kemajemukan, (Jakarta : Univ. Trisakti), hal 48
4. Priyatno A, dkk, Etika Kemajemukan, (Jakarta : Univ. Trisakti), hal 51

Comments

Popular posts from this blog

Bagian 1: "ASN 7.0 (MASA DEPAN ASN)"

Mental Kompetisi dan kegagalan Memahami

Cinta Maha Rindu (Sebuah Renungan Menyambut Bulan Suci 1438 H)