“Substansi Pendidikan Ada di Keluarga, Bukan di Perguruan Tinggi!”
Semua orang mungkin
hafal apa isi undang-undang pasal 31 ayat 1, “setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan yang layak”. Jika menelaah lebih jauh, kita akan tiba
pada sebuah kesimpulan, bahwa sudah menjadi tugas negara untuk memastikan
rakyatnya memperoleh pendidikan. Kata “berhak” disini mempertegas bahwa
pendidikan itu bukan barang yang dapat di perjual belikan, melainkan ibarat
sebuah sungai yang melintasi pemukiman, dimana setiap orang berhak untuk
mengambil airnya.
Pendidikan secara
sederhana dapat dimaknai sebagai usaha memanusiakan manusia. Yang secara umum
kita kenal sebagai pendidikan formal (SD, SMP, SMA, sederajat dan Perguruan
Tinggi). Paradigma ini yang kemudian tertanam jauh di dalam sanubari kebanyakan
masyarakat indonesia sampai detik ini. Dan mulailah terjadi sebuah “masalah”.
Disinilah kita terjebak. Menyekolahkan anak di sekolah formal tidak ubahnya
merupakan investasi orang tua, yang kelak akan dirasakan keuntungannya di masa
yang akan datang. sekolah formal yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan
peniggalan kolonial yang kurikulumnya masih berkiblat pada kurikulum barat.
Yang “kebanyakan”pada akhirnya hanya akan melahirkan robot-robot yang siap
bekerja dengan bayaran tinggi. (namun saya tentu tidak menolak sepenuhnya
sekolah formal). Selain sekolah formal, sebenarnya ada sekolah informal yang
jauh lebih substansial untuk dikembangkan dan harus mendapat perhatian khusus.
Yaitu pendidikan keluarga. Ini yang kadang kita ‘nomor duakan’ saat ini.
Paradigma
kebanyakan masyarakat telah “mensakralkan” pendidikan formal ini. kesakralan
dalam keharusan berpendidikan formal tentu tidak lepas dari sistem atau
manajemen kerja diberbagai lini di negara ini yang mengharuskan seseorang
memiliki status atau gelar pendidikan formal untuk mendapatkan pekerjaan.
Sehingga sepenunya tak dapat juga disalahkan paradigma yang pada akhirnya
mengakar di masyarakat. Bahkan para pemuda (dalam hal ini yang berdiri digarda
terdepan, yang menamakan diri ‘mahasiswa’ ) pun terjebak dalam kesakralan ini.
Tuntutan kepada pihak biroksasi ataupun pemerintah selalu mengalir untuk
mewujudkan “pendidikan gratis”, pendidikan yang tidak pandang bulu, pendidikan
yang merata, menolak komersialisasi pendidikan, dsb. Sehingga gencar kemudian
kita dapati aksi-demonstrasi turun kejalan agar tuntutan mereka (mahasiswa)
terpenuhi. Dengan kajian yang dalam jauh berfilosofi tentang amanat konstitusi
“setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak”. Mereka gaungkang
disetiap aksi.
Jadi sederhananya,
pendidikan yang kita anggap formal selama ini, sebenarnya hanyalah merupakan
alternatif atau opsi kedua (jika tak ingin menyebutnya tidak wajib) dari wujud
keharusan dan keberhakan untuk memperoleh pendidikan. Opsi pertama atau yang paling
wajib adalah pendidikan keluarga. Ini yang mestinya kita kembangkan dan
diselaraskan dengan amanat undang-undang.
Menomor duakan
pendidikan formal tentu tidak lantas mebuat kita boleh mengabaikannya. Karena
bagaimana pun pendidikan formal khususnya di perguruan tinggi adalah termasuk
momentum untuk membuka carkawala ilmu pengetahuan yang lebih luas, terlepas
dari apa yang saya katakan di atas mengenai luaran perguruan tinggi yang
kebanyakan tak berbeda dengan “robot-robot”. Pendidikan formal yang saat ini
berjalan menjadi salah satu sumber masalah, ibaratnya ia adalah bom waktu yang
pada akhirnya akan meledak dan menghancurkan sendi-sendi keilmuan serta
generasi dimasa depan. Praktik-praktik komersialisasi pendidikan di
perguruan-perguruan tinggi besar jelas merupakan sebuah bisnis ‘haram’ para
kaum intelek yang terlibat di dalamnya. Menjadikan pendidikan sebagai komoditi
yang hanya mampu di akses penuh oleh kalangan pemilik modal, sampai
jual-menjual penelitian guna menguntungkan perusahaan tertentu sudah terlalu
jauh dari esensi pendidikan itu sendiri. Praktik-praktik seperti ini merupakan
tanda bahwa kita tidak sedang berjalan di jalur nilai, melainkan di jalur-jalur
keserakahan dan ketidakadilan.
Mari menyinggung
sedikit tentang pendidikan keluarga, menurut perenungan penulis, pendidikan
keluarga adalah proses ‘’pewarnaan” generasi. Warna yang dimaksud bukanlah
warna yang permanen dalam diri generasi yang dididik, melainkan sebuah warna
yang diberikan untuk memperjelas diri dan menuntunnya pada mencapaian hingga
pertemuan jati diri sang generasi. Setiap keluarga tentu memiliki cara/metode
yang berbeda-beda dalam mendidik anak-anaknya. Namun dalam proses mendidik itu
tidaklah boleh keluar dari markah-markah kehidupan berkemanusiaan (jika sungkan
menyebutnya nilai-nilai ketuhanan). (Penulis belum berkeluarga, sekali lagi ini
hasil perenungan)
Substansi
pendidikan sejatinya ada dalam keluarga. Sekolah utama adalah sekolah di dalam
keluarga. Jika ingin memperbaiki kualitas generasi muda, kita perlu
memaksimalkan peran keluarga dalam mendidiknya. Karena keluarga adalah sisi
terdekat kita kepada tuhan. Yang patut dibanggakan bukanlah gelar-gelar
mentereng yang kita dapat dari perguruan tinggi ternama, melainkan gelar
sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Pendidikan harusnya mengajarkan
itu. Karena seorang anak yang kurang pandai secara akademik namun punya sikap
yang mulia lebih utama ketimbang anak yang memiliki kecerdasan secara akademik,
namun tidak memiliki sifat mulia. Seorang anak tidak boleh diajarkan bersekolah
untuk mencari ilmu, tapi seorang anak perlu diajarkan untuk mencari ilmu, dengan
salah satu caranya adalah bersekolah di sekolah formal. Jika muncul pertanyaan,
bagaimana dengan orang yang tidak memiliki keluarga? Atau yang keluarganya
bermasalah?. Nah, substansi dari keluarga adalah orang yang paling
menyayangimu. Jadi semua yang menyayangimu adalah keluargamu. Ingat, bergurulah
pada orang yang menyayangi dengan tulus. Karna ilmunya juga akan turun dengan
tulus. Jangan berguru pada orang tidak menyayangimu, apalagi yang
kepentingannya hanya memanfaatkanmu.

Comments
Post a Comment